Sidang lanjutan perkara tanah antara PT Bongaraya melawan H Suryansa, Kuasa Hukum Tergugat hadirkan dua Ahli. (Foto: bha)
SAMARINDA, BritaHUKUM.com – Sidang lanjutan perkara tanah antara PT Bongaraya Melawan H Suriansyah di Pengadilan Negeri Samarinda terdaftar dengan regidtervperkara nomor: 69/Pdt.G/2026/PN Smr, Tergugat menghadirkan dua Ahli dari Universitas Indonesia (UI) pada sidang yang digelar Rabu (11/11/2026).
Dihadapan Ketua Majelis yang di Pimpin Mochammad Fatkur Rochman, SH. MH., tergugat nenghadirkan dua Ahli yakni Mas’ud Azhari, praktisi hukumnpertanahan dan Bambang Sutyoso, ahli hukum perdata.
Di hadapan majelis hakim, kuasa hukum memintabkepasa Majelis Hakim agar kedua Ahli dimibtabjeterangan secara bersamaan namun ketua majelis minta agar keterangan ahli satu persatu.
Ahli Mas’ud Azhari menjelaskan bahwa segel dapat menjadi alas hak atas tanah dalam praktik hukum adat. Hal tersebut berkaitan dengan pengakuan hukum adat dalam sistem hukum agraria nasional.
Ketika Kuasa Hukum Tergugat menanyakan , Permohonan gugatan pihak ke 3 ke Pengadilan meminta untuk membatalkan putusan dan ekusekusi, “Tidak bisa karena kewenang hakim”, jawab Mas’ud
Mas’ud juga menjelaskan bahwa Gambar Situasi (GS) bukan merupakan bukti alas hak maupun bukti kepemilikan tanah.
Demikian juga Ahli Bambang Sutyoso dalam keterangannya menerangkan bahwa putusan perdamaian atau Akta Van Dading yang telah disahkan pengadilan memiliki kekuatan hukum mengikat dan eksekutorial, sebagaimana putusan pengadilan lainnya.
Ahli juga menjelaskan bahwa sebelum dilakukan eksekusi harus dilakukan Aanmaning dan Konstatering. Namun terkait Akta Van Dading yang dijadikan dasar eksekusi tidak dilakukan Aanmaning dan Konstatering, Ahli menjawab itu kewenangan Ketua PN.
Akta Van Dading yang tidak dilibatkan pihak ketiga, Ahli menjelaskan bahwa pihak ketiga dapat mrngajukan gugatan baru.
Usai sidang Kuasa Hukum Penggugat Teddy Sinaga, SH mengatakan bahwa, kalau kita bicara teori harusnya ada konstntering dalam SKEMA Mahkama Agung ternyata Ketua Pengadilan Negeri tidak menjalankan itu kewenangannya di daerah. Dia melakukan eksekusi tidak dengan konstantering kita tidak tau, hanya dia dengan Tuham yang tau,
Demikian juga Kuasa Hukum Tergugat H Suriansyah, Fuad Al Habsyi, SH, MH, menjelaskan bahwa perkara bermula dari perjanjian jual beli tanah antara kliennya dengan Muhammad Rusdi pada 2018.
Karena penyerahan objek tanah tidak kunjung diselesaikan, H Suriansyah kemudian menggugat Rusdi hingga keduanya mencapai kesepakatan perdamaian melalui Akta Van Dading.
Putusan tersebut selanjutnya dieksekusi oleh PN Samarinda pada Januari 2026, atas Objek sengketa berada di kawasan Sungai Keledang, Kecamatan Samarinda Seberang, dengan luas sekitar 11,32 hektare.
Fuad menilai, PT Bhomaraya Dhanatama selaku penggugat seharusnya menempuh upaya hukum perlawanan pihak ketiga atau Derden Verzet apabila merasa memiliki hak atas objek tanah yang telah dieksekusi.
Dalam gugatannya, PT Bhomaraya Dhanatama meminta majelis hakim menyatakan enam bidang tanah seluas total 113.200 meter persegi sebagai objek yang menjadi dasar tuntutan, sekaligus meminta sejumlah tindakan terhadap lahan tersebut dihentikan selama proses perkara berlangsung. (bha/agazali).






