Andi Agus Salim, SH. Ketua DPD LAKI Kaltim saat menghadiri Diklat Nasional Bersama KPK dan Ombudsman di Jakarta, 10-12 Nopember 2026. ( Foto: Istimewa/Andi Agus)
Kegiatan yang berlangsung di Hotel Lumiere, Jalan Senen Raya No. 135, Senen, Jakarta Pusat, pada 10–12 November 2026 tersebut diikuti jajaran pengurus DPD dan DPC LAKI dari berbagai daerah di Indonesia.
Diklat nasional dengan mengusung tema “Melalui Pendidikan dan Latihan Membangun SDM Berintegritas dan Karakter Unggul” sebagai bentuk komitmen organisasi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat pemahaman hukum, serta membangun kapasitas pengurus dalam menjalankan fungsi pengawasan dan mendukung pencegahan tindak pidana korupsi.
Dalam kegiatan tersebut, para peserta memperoleh pembekalan langsung dari narasumber KPK RI, Ombudsman RI, serta Ketua Umum DPP LAKI. Berbagai materi strategis disampaikan, mulai dari pemahaman Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pendidikan antikorupsi, pengawasan pelayanan publik, hingga mekanisme penyampaian laporan dugaan korupsi sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.
(Foto: Istimewa/Andi Agus).
Kehadiran Andi Agus Salim, S.H., sebagai Ketua DPD LAKI Kaltim menjadi bagian dari komitmen pengurus daerah untuk terus meningkatkan kompetensi, wawasan, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas organisasi, khususnya dalam mengawal tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Andi Agus menilai kegiatan Diklat Nasional dan Pendampingan Hukum tersebut memiliki arti penting bagi seluruh jajaran LAKI. Menurut Andi perjuangan melawan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan keberanian, tetapi harus didukung pengetahuan hukum, integritas, serta pemahaman yang benar mengenai mekanisme pengawasan dan pelaporan.
“Melalui kegiatan ini, kami mendapatkan tambahan wawasan dan pengetahuan yang sangat penting, terutama terkait pemahaman hukum, pencegahan tindak pidana korupsi, serta tata cara melakukan pengawasan dan menyampaikan laporan sesuai ketentuan perundang-undangan,” ujar Andi Agus.
Andi juga menekankan bahwa DPD LAKI Kaltim siap mengimplementasikan hasil pembekalan tersebut dalam pelaksanaan program organisasi di daerah. Penguatan kapasitas pengurus dinilai menjadi modal penting agar LAKI dapat menjalankan fungsi kontrol sosial secara objektif, profesional, dan bertanggung jawab.
Masih menurut Andi Agus, pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik harus dilakukan dengan mengedepankan fakta, data, serta bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Organisasi masyarakat juga harus memahami batas kewenangan dan prosedur hukum agar setiap langkah pengawasan tidak menyimpang dari aturan yang berlaku.
“Pencegahan korupsi merupakan tanggung jawab bersama. Kami di LAKI Kaltim ingin terus berkontribusi melalui edukasi, pengawasan, serta mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan berpihak kepada kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Sementara selaku penanggung jawab kegiatan, Ketua Umum DPP LAKI, Burhanudin Abdullah, S.H., menjelaskan bahwa Diklat dan Pendampingan Hukum merupakan salah satu program strategis organisasi untuk meningkatkan kualitas SDM pengurus LAKI di seluruh Indonesia.
Ia menyampaikan bahwa kegiatan ini juga menjadi momentum penguatan peran organisasi dalam mendukung agenda pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan, pendampingan hukum, serta peningkatan partisipasi masyarakat.
Memasuki usia ke-19 tahun, LAKI terus mendorong penguatan pendidikan antikorupsi dan kesadaran hukum di tengah masyarakat. Organisasi menilai pemberantasan korupsi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen bangsa, bukan semata-mata menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum.
Melalui kegiatan yang menghadirkan unsur KPK RI dan Ombudsman RI tersebut, diharapkan para pengurus LAKI di seluruh Indonesia semakin memahami persoalan hukum, memiliki kemampuan pengawasan yang lebih baik, serta mampu menjadi mitra masyarakat dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
Bagi DPD LAKI Kalimantan Timur, keikutsertaan dalam Diklat Nasional ini diharapkan menjadi bekal untuk memperkuat gerakan antikorupsi di daerah, sekaligus meningkatkan kontribusi organisasi dalam mendorong pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan bebas dari praktik penyalahgunaan wewenang.
LAKI Kaltim berkomitmen bahwa perjuangan melawan korupsi harus dimulai dari penguatan integritas, peningkatan pengetahuan hukum, keberanian mengawal kebenaran, serta kepatuhan terhadap aturan perundang-undangan. Sebab, korupsi bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga persoalan moral dan masa depan bangsa, tegas Andi Agus. (bha/laki)
About the Author
