Anggota DPRD Kaltim saat berada diatas mobil orator menandatangani tuntutan Mahasiswa dan Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim (Foto: bha)
SAMARINDA, Brita HUKUM : Ribuan massa aksi 214 Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim (APM KT) dan Mahasiswa mengepung pintu masuk kantor DPRD Kaltim yang dijaga getat anggota kepolisian, di Karang Paci Samarinda, Selasa (21/4/2026).
Gerakan aksi massa mahasiswa dan organisasi organisasi massa, LSM dan lainnya yang tergabung dalan Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim, dari jam: 09.00 WITA mulai berdatangan dan puncak sekitar pukul: 11. Wita gerakan dari ribuan mahasiswa bergerak masuk kawasan mengepung kawasan gedung DPRD Kaltim.
Diawal aksi massa dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai semangat juang yang diikuti oleh seluruh massa aksi.
Dalam orasinya massa mengecam kebijakan belanja Pemerinta provinsi Kaltim yang tidak pro terhadap rakyat miskin, mulai dari belanja mobil mewah 8,5 Miliar hingga renovasi rumah jabatan gubernur Kaltim senilai Rp25 Miliar yang sebelumnya di tantang anggota dewan itu sendiri.
Pantauan pewarta, massa juga naik ke tiang baliho besar sisi pintu masuk gedung dewan dan merobek baliho ucapan Hari Kartini yang disambut teriakan semangat massa aksi.
Kurang lebih 10 hingga 15 anggota Dewan dari semua Fraksi di DPRD Kaltim menemui aksi massa dan menandtangani tiga tuntutan yang di ajukan Mahasiswa dan Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim.
Tiga Tuntutan adalah :
1 Melakukan audit dan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan anggaran Pemerintah Provinsi Kaltim di era Rudy Mas’ud
2 . Mendesak penghentian praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di lingkungan Pemprov Kaltim
3. Mendesak DPRD Kaltim untuk menjalankan fungsi pengawasan secara independen dan maksimal
Isu nepotisme yang disorot antara lain, Hasanuddin Mas’ud sebagai Ketua DPRD Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud selaku Gubernur Kalimantan Timur, serta Hijrah Mas’ud yang menjabat sebagai Wakil Ketua II Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP) dan ditunjuk langsung, sehingga dinilai sarat kepentingan kekeluargaan.
Massa aksi menegaskan akan memberikan tekanan publik secara masif apabila komitmen tersebut tidak dijalankan. Mereka juga menyatakan siap kembali turun ke jalan dengan jumlah massa yang lebih besar jika tuntutan tidak dipebuhi. (bha/agazali).
