Irwan Kusuma, SH memenuhi panggilan Penyidik Polres Samarinda, usai di BAP (Foto: Irwan Kesuma)
SAMARINDA, BritaHUKUM.com – Dugaan pemalsuan tanda tangan yang dilaporkan Sdri. Netty Arvida ke Polres Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim) terhadap Irwan Kusuma, SH, diduga tidak memiliki bukti yang mendasar dan mengada-ngada, justru terbukti sejumlah dokumen resmi dan fakta hukum yang saling melengkapi justru menunjukkan sebaliknya.
Hal tersebut diungkapkan melalui rilisnya yang diterima BritaHUKUM.com Jumat (20/11/2026). Menurut Irwan Kusuma, SH bahwa laporan atas dirinya oleh Sdri Netty ke Polres Samarinda 24 Agustus 2026 yang lalu merupakan laporan yang mengada-ada, pada hal saya memiliki bukti sebagaimana dituduhkan.
“Saya sudah di panggil penyidik Reskrim Pokres Samarinda pada Kamis, 12 Nopember 2026 dan sudah di buatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta semua bukti telah saya sampaikan kepada penyidik,” ujar Irwan Kusuma.
Irwan Kusuma, SH juga menyampaikan rangkaian dan bukti fakta telah disampaikan kepada penyidik.
Irwan menyebut bukti perkara terdaftar resmi di Pengadilan Agama (PA) Samarinda. Bukti pendaftaran gugatan melalui sistem e-Court Pengadilan Agama Samarinda menunjukkan jelas bahwa Sdri. Netty Arvida tercatat sebagai Penggugat, dan Irwan Kusuma, SH tercatat resmi sebagai Kuasa Hukumnya. Nomor pendaftaran PA.SMD-28072023YSP tertanggal 28 Juli 2023.
Perkara telah dihasilkan Putusan Resmi Perkara dengan nomor 1482/Pdt.G/2023/PA.Smd telah diputus pada tanggal 16 Agustus 2023, di mana Penggugat sendiri mencabut perkaranya, sebut Irwan.
Selama proses pendaftaran hingga putusan terbit, Pengadilan Agama Samarinda telah memeriksa keabsahan Surat Kuasa dan tidak pernah menemukan ketidakberesan. Jika tanda tangan dianggap palsu, mustahil perkara dapat diterima, diproses, dan menghasilkan putusan resmi, terang Irwan Kusuma.
Selaku Kuasa Hukum Irwan Kusuma juga mengatakan bahwa, pembayaran panjar perkara telah dilakukan secara resmi sebagaimana bukti pembayaran panjar perkara sebesar Rp293.500,00 tertanggal 28 Juli 2023 tercatat sah di sistem e-Court.
Terdapat juga komunikasi terkait petunjuk pembayaran yang menunjukkan adanya interaksi langsung antara pihak Sdri. Netty Arvida dengan istri penasihat hukum terkait urusan perkara, jelas Irwan.
Dalam rekaman percakapan pada tanggal 16 Agustus 2023 Sdri. Netty Arvida mengatakan senduri terkait pencabutan perkara dan bahkan membahas sisa biaya panjar. Disini menunjukkan adanya hubungan kerjasama jasa hukum yang nyata dengan Netty, tegas Irwan.
Irwan Kusuma, SH mengatakan perbedaan tanda tangan bukan berarti pemalsuan, tanda tangan Sdri. Netty Arvida memang menunjuk adanya perbedaan corak tanda tangannya antara yang ada di Surat Kuasa dan dokumen lainnya. Namun, perbedaan tanda tangan adalah hal yang wajar terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan tidak secara otomatis membuktikan adanya tindak pidana pemalsuan.
“Tanda tangan seseorang dapat berbeda tergantung kondisi, waktu, dan media saat menandatangani dokumen. Apalagi fakta bahwa dokumen tersebut telah diterima dan diperiksa oleh Pengadilan Agama Samarinda menjadi dasar yang jauh lebih kuat bahwa dokumen tersebut sah digunakan dalam proses hukum”, kata Irwan Kusuma dalam rilisnya.
Fakta hukum yang ada justru menunjukkan bahwa laporan dugaan pemalsuan tanda tangan ini baru diajukan setelah Sdri. Netty Arvida mencabut gugatannya di pengadilan. Semua bukti saling terhubung dan membuktikan bahwa pemberian kuasa hukum dilakukan secara sadar, ada pembayaran daftar gugatan. Perbedaan corak tanda tangan saja tidak cukup untuk membuktikan tindak pidana pemalsuan, tegas Irwan Kesuma, SH. (Bha/IK/Advertorial






