Kepala Bidang Humas Polda Kaltim, Kombes Pol Yuliyanto. (Foto: Istimewa)
BALIKPAPAN, BritaHUKUM : Kepolisian Daerah Kalimantan Timur (Polda Kaltim) mulai menyiapkan langkah pengamanan atas rencana unjuk rasa dengan ribuan massa yang dijadwalkan berlangsung pada 21 April 2026 di Kantor DPRD Kaltim dan Gubernur Kaltim di Kota Samarinda.
Kepala Bidang Humas Polda Kaltim, Kombes Pol Yuliyanto mengatakan bahwa hingga kini belum menerima pemberitahuan resmi dari pihak penyelenggara namun pihaknya tetap melakukan langkah-langkah preventif untuk menjaga keamanan dan ketertiban.
“Sampai saat ini belum ada pemberitahuan resmi ke polda maupun polresta Samarinda,” ujar Yuliyanto kepada awak media di Balikpapan, Senin 13 April 2026.
Ia juga mengatakan bahwa ketiadaan surat pemberitahuan tersebut membuat kepolisian belum dapat memetakan secara pasti jumlah peserta maupun pihak yang bertanggung jawab dalam aksi.
“Estimasi massa juga belum diketahui, bahkan penanggung jawab kegiatan juga belum menyatakan diri,” sebutnya.
Meski demikian, Yuliyanto menegaskan Polri tetap akan memberikan pelayanan pengamanan apabila aksi tetap berlangsung.
“Pengamanan akan dilakukan secara proporsional dengan mengedepankan pendekatan humanis. Pelayanan unjuk rasa dari Polri dilakukan dengan kekuatan yang cukup, tidak berlebihan. Semua unsur kepolisian bertugas sesuai porsinya masing-masing,” sebut Yulianto.
Pengamanan akan melibatkan berbagai satuan sesuai kebutuhan di lapangan, termasuk pengaturan lalu lintas dan pengamanan objek vital di sekitar lokasi aksi.
Sebelumnya, sekertaris korlap Sapta Guspiani, mengatakan rencana aksi Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur (KPM KT) menyebutkan bahwa rencana massa yang akan turun melakukan unjur rasa/aksi besar diperkirakan 5000 massa aksi dari perwakilan Ormas, OKP, LSM, Paguyuban, Ojek Online,Taksi Online, TIM Advokat dan Organisasi-organisasi lain serta Tokoh-tokoh Kaltim.
“APM KT menyoroti yang salah satunya adanya dinasti politik yang ada di bebua etam dan melawan KKN,” ujar Sapta.
Dia juga menyebut rencana aksi dilaksanakan di beberapa titik diantaranya, Gedung DPRD Kaltim dan Kantor Gubernur Kaltim.
Kepolisian mengimbau agar pihak penyelenggara segera menyampaikan pemberitahuan resmi sesuai ketentuan perundang-undangan, guna memudahkan koordinasi pengamanan dan mencegah potensi gangguan ketertiban umum.
Dengan potensi jumlah massa yang besar, aparat berharap seluruh pihak dapat menjaga situasi tetap kondusif serta menyampaikan aspirasi secara tertib dan damai. (bha/agazali).
