Nasional

Jaksa Agung Burhanuddin : Pastikan Pemilu Serentak 2024 Jurdil dan Damai

• Nasional
• Pemilu
• Utama

Jaksa Agung Burhanuddin : Pastikan Pemilu Serentak 2024 Jurdil dan Damai

admin Februari 11, 2024

JAKARTA | BritaHUKUM.com : Perhelatan akbar Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sebentar lagi bakal digelar secara serentak di...

Read More Read more about Jaksa Agung Burhanuddin : Pastikan Pemilu Serentak 2024 Jurdil dan Damai

Jaksa Agung Setujui 13 Perkara Dihentikan Penuntutannya Berdasarkan RJ 

• Hukum
• Jaksa
• Nasional
• Restoratif Justice (RJ)
• Utama

Jaksa Agung Setujui 13 Perkara Dihentikan Penuntutannya Berdasarkan RJ 

admin Februari 8, 2024

JAKARTA | BritaHUKUM.com : Jaksa Agung Burhanuddin melalui Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan RI, Fadil...

Read More Read more about Jaksa Agung Setujui 13 Perkara Dihentikan Penuntutannya Berdasarkan RJ 

Jampidum Fadil Zumhana Setuju 3 Perkara Kejari Samarinda Dihentikan Penuntutannya Berdasarkan RJ

• Nasional
• Restoratif Justice (RJ)
• Utama

Jampidum Fadil Zumhana Setuju 3 Perkara Kejari Samarinda Dihentikan Penuntutannya Berdasarkan RJ

admin Februari 1, 2024

JAKARTA | BritaHUKUM.com : Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jam Pidum) Kejaksaan RI, Fadil Zumhana, menyetujui sebanyak...

Read More Read more about Jampidum Fadil Zumhana Setuju 3 Perkara Kejari Samarinda Dihentikan Penuntutannya Berdasarkan RJ

Tim Tabur Kejaksaan Agung Tangkap Tersangka Kasus Korupsi Pembangunan Jembatan Sungai Enok 

• Nasional
• Pidana
• Tipikor
• Utama

Tim Tabur Kejaksaan Agung Tangkap Tersangka Kasus Korupsi Pembangunan Jembatan Sungai Enok 

admin Januari 31, 2024

JAKARTA | BritaHUKUM.com : Tim Tabur (Tangkap Buronan) Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali berhasil menangkap tersangka HMFA, buronan...

Read More Read more about Tim Tabur Kejaksaan Agung Tangkap Tersangka Kasus Korupsi Pembangunan Jembatan Sungai Enok 

15 Perkara Pidum dan 2 Kasus Narkoba Dihentikan Penuntutannya Berdasarkan RJ

• Hukum
• Narkoba
• Nasional
• Pidana
• Utama

15 Perkara Pidum dan 2 Kasus Narkoba Dihentikan Penuntutannya Berdasarkan RJ

admin Januari 23, 2024

JAKARTA | BritaHUKUM.com : Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan RI, Dr Fadil Zumhana, menyetujui sebanyak...

Read More Read more about 15 Perkara Pidum dan 2 Kasus Narkoba Dihentikan Penuntutannya Berdasarkan RJ

Jampidum Fadil Zumhana Setujui 13 Perkara Dihentikan Penuntutannya Berdasarkan RJ

• Hukum
• Nasional
• Pidana
• Utama

Jampidum Fadil Zumhana Setujui 13 Perkara Dihentikan Penuntutannya Berdasarkan RJ

admin Januari 23, 2024

JAKARTA| BritaHUKUM.com : Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan RI, Fadil Zumhana, kembali menyetujui 13 perkara...

Read More Read more about Jampidum Fadil Zumhana Setujui 13 Perkara Dihentikan Penuntutannya Berdasarkan RJ

Dalam Tempo Sehari Jampidum Fadil Zumhana Hentikan Penuntutan 23 Perkara

• Jaksa
• Nasional
• Utama

Dalam Tempo Sehari Jampidum Fadil Zumhana Hentikan Penuntutan 23 Perkara

admin Januari 16, 2024

JAKARTA | BritaHUKUM.com : Komitmen menerapkan penegakan hukum yang tajam ke atas humanis ke bawah bagi rakyat...

Read More Read more about Dalam Tempo Sehari Jampidum Fadil Zumhana Hentikan Penuntutan 23 Perkara

Calon Presiden Anis Baswedan Blusukan Pasar Segiri Samarinda, Janji Bansos Plus

• Capres
• Nasional
• Politik
• Utama

Calon Presiden Anis Baswedan Blusukan Pasar Segiri Samarinda, Janji Bansos Plus

admin Januari 11, 2024

SAMARINDA | BritaHUKUM.com : Calon presiden RI nomor urut 1, Anis Baswedan blusukan dan berdialog langsung dengan...

Read More Read more about Calon Presiden Anis Baswedan Blusukan Pasar Segiri Samarinda, Janji Bansos Plus

Jaksa Agung Burhanuddin : Kawal Seluruh Lini Kebijakan Politik Hukum Negara 

• Jaksa
• Nasional
• Utama

Jaksa Agung Burhanuddin : Kawal Seluruh Lini Kebijakan Politik Hukum Negara 

admin Januari 9, 2024

JAKARTA | BritaHUKUM.com : Jajaran Kejaksaan dimanapun berada diminta mengawal seluruh lini kebijakan politik hukum negara yang...

Read More Read more about Jaksa Agung Burhanuddin : Kawal Seluruh Lini Kebijakan Politik Hukum Negara